Review Jurnal Koperasi 26

Nama Anggota Kelompok :


• Nihlah Adawiyah (24210976)

• Rayi Kinasih (25210688)

• Dewi Kencanawati (21210903)
• Ericha Dian N. (22210387)
• Lestari Setyawati (24210005)

• Syiam Noor W. (26210798) 

• Dwikie Bayu Ramadhan (22210218)

PERINGKAT PROPINSI DALAM MEMBANGUN EKONOMI KOPERASi

Johnny W. Situmorang

abstrak
 

pengembangan ekonomi koperasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari
pembangunan ekonomi nasional dan regional. Tentunya, para kepala daerah juga harus berlomba memajukan ekonomi koperasi di daerahnya.
jumlah penduduk yang banyak seyogianya mencerminkan kemampuan yang lebih tinggi Pulau Jawa dan Bali dalam mengembangkan ekonomi koperasi. Tulisan ini merupakan hasil analisis terhadap performa propinsi alam pengembangan ekonomi koperasi pada tahun 2006 dengan menampilkan posisi atau peringkat propinsi dalam pengembangan. Pulau Jawa dan Bali sebagai daerah yang kuat perekonomian ternyata posisinya di bawah
daerah lainnya yang di luar P. Jawa dan Bali

Point-Point

Berbagai metode dapat dikembangkan untuk menjawab masalah yang
dikemukakan di atas. Untuk mengetahui
performa propinsi dalam pengembangan ekonomi koperasi digunakan metode indeks, Pendekatan analisis berdasarkan IPEKR atau indeks RCEP tersebut dirumuskan
dalam beberapa persamaan berikut ini
VUKN
VUKR
UEKR ……………………………………………………………………. (1)
Dimana VUKR = volume usaha koperasi regional/propinsi (Rp triliun) dan VUKN = volume usaha koperasi nasional (Rp triliun). Volume usaha koperasi dipakai sebagai indikator ekonomi, UEKR selalu di antara nol dan satu (0<UEKR<1).

PDB
PDRB
UER ……………………………………………………………………. (1)
Dimana PDRB = produk domestik regional bruto dari propinsi dan PDB = produk domestik bruto Indonesia. PDRB merupakan indikator ekonomi utama regional dan PDb sebagai indikator utama perekonomian nasional. Nilai UER adalah di antara nol dan satu (0<UER<1). Semakin tinggi UER maka semakin besar pula kemampuan atau kapasitas

IPEKR atau RCEPI dapat dirumuskan sebagai rasio antara UEKR dengan UER,
yakni:
UER
UEKR
IPEKR …………………………………………………… (3)
Dimana UEKR = ukuran ekonomi koperasi regional dan UER = ukuran ekonomi regional.
IPEKR berada antara nol dan tak terhingga (IPEKR_0). Bila IPEK<1 maka performa atau
rating regional rendah,
IPEK merupakan ukuran rating propinsi dalam performa ekonomi koperasi Dengan kata lain hanya sebagian kecil dari propinsi yang mampu
menunjukkan performa baik dalam pengembangan ekonomi koperasi. Hal ini
sebenarnya memprihatinkan mengingat rencana strategi setiap kepala daerah selalu menempatkan koperasi sebagai obyek pembangunan daerah yang terpenting. Performa pengembangan ekonomi koperasi berdasarkan pulau juga
menunjukkan pola yang sama dengan propinsi. Sedangkan berdasarkan kawasan (KBI dan KTI) sejalan dengan kondisi obyektifnya. Berdasarkan pulau, rating tertinggi mencapai 2.118 dan terrendah 0.1530.

Pada tahun 2006, PDB Indonesia telah mencapai Rp3339.48 triliun.
Kontribusi ekonomi regional terhadap PDB tertinggi adalah 0.1502 atau 15.02%
dari PDB dan terrendah adalah 0.0007 atau hanya 0.07% dari PDB. Kontribusi
ekonomi regional rata-rata adalah 0.0303 atau 3.03%. Oleh karena itu kontribusi di
atas 3.03% telah menunjukkan yang tinggi dalam perekonomian. Propinsi yang mempunyai kapasitas ekonomi regional yang tinggi hanya
sebanyak 7 (tujuh), yakni DKI Yakarta
(1), Jawa Timur
(2), Jawa Barat
(3), Jawa Tengah
(4), Kalimantan Timur
(5), Riau
(6), dan Sumatera Utara

propinsi yang
memiliki kapasitas tinggi dalam perekonomian akan menunjukkan performa
ekonomi koperasi yang juga harus tinggi. Misalnya, dengan UER DKI Jakarta
0.1502, Jatim 0.1419, Jabar 0.1418, dan Jateng 0.0844 maka ukuran ekonomi
koperasi (cooperative economic size) di masing-masing propinsi itu semestinya
akan mencapai minimal angka-angka tersebut. Namur kenyataannya berbeda, hal
tersebut sangat tergantung pada strategi dan upaya propinsi menggerakkan
sumberdaya ekonomi koperasi di wilayahnya. Gambaran mengenai kemampuan propinsi mengembangkan ekonomi
koperasi terlihat dari ukuran ekonomi koperasi regional (UEKR). Dimensi ini
menunjukkan sejauhmana propinsi memberikan kontribusi terhadap ekonomi
koperasi secara nasional. pada tahun 2006, koperasi di Pulau Jawa
mendominasi perekonomian koperasi dengan kontribusi terbesar

Hasil dari analisis ini memperlihatkan suatu hal yang tidak disangka
sebelumnya secara radikal. Justru rating tertinggi dicapai oleh Propinsi Gorontalo
(5.6086) dan terrendah Propinsi Kepulauan Riau (0.1224). Rating tinggi dicapai
oleh 12 propinsi, yakni Gorontalo, Bali (3.5734), Jawa Timur (2.3627), Maluku
(2.3113), DI Yogyakarta (1.7472), Jawa Tengah (1.6723), NTB (1.3200), Sumatera
Selatan (1.2468), Sulawesi Utara (1.1426), Sulawesi Selatan (1.0870), Lampung
(1.0632), dan Sulawesi Tenggara (10239) Dengan rating tersebut, maka secara
berurutan peringkat-1 diduduki oleh Propinsi Gorontalo, dan seterusnya sesuai
dengan rating di atas.
Dari tinjauan kapasitas ekonomi berdasarkan pulau besar di Indonesia, yang
juga terungkap dalam riset ini. Propinsi-propinsi yang berada di Pulau Jawa dan
Sumatera mendominasi perekonomian nasional karena lebih dari 75% kapasitas
nasional merupakan porsi Jawa dan Sumatera. Tinjauan dari sisi pulau, pada tahun 2006, koperasi di Pulau Jawa
mendominasi perekonomian koperasi dengan kontribusi terbesar.

Penutup

Dari uraian di atas dapat dinyatakan model analisis PEKR (Performa Ekonomi
Koperasi Regional) dapat menjelaskan dengan baik posisi propinsi dalam perekonomian koperasi. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa peringkat tertinggi propinsi tidak selalu mencerminkan ukuran ekonomi regional yang tinggi secara nasional. Justru beberapa propinsi yang kapasitas ekonomi regionalnya rendah terhadap nasional menempati posisi yang tinggi ditinja Penyebabnya terkait pada strategi mobilisasi kekuatan ekonomi yang tidak fokus pada koperasi u dari performanya. Ditinjau dari kapasitas ekonomi regional dan ukuran ekonomi koperasi,
kecenderungan terjadinya disparitas antar regional (propinsi, pulau, dan kawasan).
Disparitas ini disebabkan oleh dukungan fasilitas (infrastruktur dan struktur) dan akses
(pasar, informasi, dan finansial) yang sangat berbeda, serta jumlah penduduk yang lebih
banyak. Disparitas ini tentunya tidak menguntungkan semua pihak baik secara lokal,
regional, dan nasional. Untuk itu, sudah saatnya bagi kepala daerah yang peringkatnya rendah tapi
kapasitas ekonominya tinggi meninjau kembali rencana strategi pembangunan daerah dan
implementasi rencana tersebut agar tetap memberikan bobot yang tinggi pada koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

_____________, (2005). World Investment Report. Website UNCTAD. Swiss.
_____________, (2008). Statistik Indonesia 2008. Website BPS. Jakarta.
_____________, (2008). Statistik Bank Indonesia. Websit BI. Jakarta
Situmorang, Johnny W., (2006). Pemeringkatan Koperasi Berdasarkan Membership Dignity
Performance Index. Studi Kasus Koperasi di Kabupaten Bandung. Bahan Diskusi Isyusyu
Strategis, Kedeputian Pengkajian KUKM, Kementerian KUKM. Jakarta, Kamis 12
Oktober. Jakarta.
Situmorang, Johnny W, Pariaman Sinaga, dan Rinie Sriyanti, (2006). Prototipe Model
Pemeringkatan Koperasi Berdasarkan Cooperative Membership Dignity Index. Studi
Kasus Koperasi di Kabupaten Bandung. Majalah Infokop, Deputi Bidang Pengkajian
Sumberdaya UKMK, Kementerian Negara KUKM, Desember 2006. Jakarta
13
Situmorang, Johnny W., (2007). Sektor Industri Manufaktur Pilihan Investasi PMDN dan
PMA, Tahun 2001-2006. Communication Paper, CBES. Jakarta, Pebruari.
__________________, (2007). Performa Regional Menarik Investasi PMDN dan PMA, Tahun
2001-2006. CBES-Communication Paper, Maret.
__________________, (2007). Kalimantan Tengah Peringkat Pertama Menarik PMDN.
Feature Website KB. Antara. Mei 2007.
__________________, (2007). Pilihan Investasi PMDN Sektor Industri Manufaktur Dan PMA,
Tahun 2001-2006. CBES-Communication Paper, Maret 2007.
__________________, (2007). Banten Peringkat Pertama Menarik PMA. CBESCommunication
Paper, Mei 2007.
Situmorang, Johnny W, dkk., (2007). Studi Pengembangan Model Pemeringkatan Koperasi.
Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM, Kementerian Negara KUKM. Jakarta